Jakarta – Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Jaringan Mahasiswa Peduli Negeri (JMPN) berunjuk rasa di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Pada Kamis (28/03).
Mereka menuntut Mendikbudristek (Nadiem Makarim) Segera Berikan Surat Peringatan Keras Terhadap Ubedilah Badrun Atas Dugaan Pelanggaran Etika Profesi Sebagaimana PP No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
“Mau dibawa kemana sistem pendidikan di kalangan mahasiswa jika ada oknum dosen salah satu Universitas negeri ternama di DKI Jakarta diduga terus melakukan propaganda dan provokasi kepada mahasiswa untuk melakukan aksi-aksi yang bermuatan politik praktis, terlebih soal momentum pemilu 2024”, tandas Yudi Koordinator aksi dalam orasiya.
Ia menambahkan tanggapan permasalahan pro-kontra terkait pemilu 2024 bukanlah persoalan biasa, tapi ini perlu dilakukan kajian yang lebih serius dan dibutuhkan perhitungan politik yang tepat. Kita ketahui bersama bahwa pandangan pihak yang kontra soal proses pemilu yang mereka anggap telah terjadi kecurangan tidak semata-mata murni dari akal sehat. Tapi ada kepentingan lain yang terselubung pihak tertentu.
“Munculnya gerakan kampus memanggil, gerakan guru besar dan civitas memanggil yang menuntut presiden Jokowi bertanggung jawab atas persoalan bangsa, mereka menyatakan bahwa presiden Jokowi telah menabrak aturan konstitusi dan merebut hak-hak kebebasan berpendapat masyarakat”, ujarnya.
Sementara itu menurutnya, membangun opini adanya politik dinasti, belum lagi persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi. Gerakan guru besar dan civitas akademik yang salah satunya dipelopori oleh Ubedilah Badrun dosen Universitas Negeri ternama di DKI Jakarta dengan mengklaim bahwa gerakan tersebut tidak hanya dosen, tetapi ada dari kalangan mahasiswa atau gerakan aksi gabungan.
“Hal ini kan suatu pembodohan terhadap wilayah akademik, pembodohan terhadap eksistensi independensi mahasiswa”, tandas Yudi.
Seluruh mahasiswa juga tahu bahwa dibalik gerakan dan propaganda yang digencarkan oleh Ubedilah Badrun dkk bukanlah hal murni, tapi adanya suatu kepentingan politik praktis terhadap Paslon tertentu yang dikemas sebagai gerakan moral dan kesadaran. Sering kali dosen terjebak ke dalam politik praktis di kampusnya, sehingga tidak mampu menilai sesuatu hal secara obyektif.
“Suasana di kampus lebih kepada orientasi politik praktis atau kepentingan pragmatis daripada penciptaan suasana akademik yang kondusif. Akibatnya, banyak kampus yang punya segudang profesor/guru besar, namun miskin dalam menghasilkan karya-karya berbobot yang bermanfaat bagi publik. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Dirjen Diktiristek”, tuturnya.
Sebagai bentuk tanggung jawabnya, dosen bertanggung jawab untuk memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik profesi, bukan sebaliknya malah mengajarkan manajemen aksi dan mengajak mahasiswanya bermain politik praktis, ini adalah permasalahan yang harus segera dihentikan.
Biarkan mahasiswa berfikir dan bergerak sesuai dengan independensinya dengan berpedoman kepada nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Maka atas persoalan tersebut, kami yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Peduli Negeri (JMPN) menyampaikan Sikap:
1. Meminta Mendikbudristek (Nadiem Makarim) Segera Berikan Surat Peringatan Keras Terhadap Ubedilah Badrun Atas Dugaan Pelanggaran Etika Profesi Sebagaimana PP No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
2. Meminta Dirjen Diktiristek Segera Berikan Teguran dan Sanksi Keras Terhadap Ubedillah Badrun Atas Dugaan Pelanggaran Etika Profesi Dengan Menjadi Motor Penggerak Unjuk Rasa Isu Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Jokowi.
3. Dosen Adalah Pendidik Profesional Sesuai Kompetensi Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tidak Sepantasnya Menjadi Motor Penggerak Aksi Unjuk Rasa Soal Isu Politik Praktis Pemilu Yang Ricuh & Gaduh.
